Sektor-Sektor yang Terlibat dalam Mogok Nasional
Said Iqbal menjelaskan bahwa sektor-sektor yang akan ikut serta dalam mogok kerja nasional meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di berbagai wilayah, termasuk Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lain di Indonesia. Buruh pelabuhan dari Medan hingga pekerja angkutan di TKBM juga akan berpartisipasi.
"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang mogok kerja di tempat kerja," tegas Said Iqbal.
Rencana Demo Buruh Besok
Terkait rencana aksi pada 31 Oktober, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said Iqbal.
"Kami sedang mencari keadilan, kenapa harus disekat-sekat? Kami ingin suara buruh didengar, dan ini adalah hak konstitusional kami," tutup Said Iqbal.
Demo buruh serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.
Jakarta,REDAKSI17.COM– Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan pernyataan yang menarik perhatian dalam acara Bimbingan […]
-- Gelombang protes mengguncang Georgia setelah keputusan kontroversial pemerintah untuk menunda upaya negara bekas Soviet itu bergabung dengan Uni Eropa.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dan buruh akan menggelar unjuk rasa hari ini, Kamis (22/8/2024). Pengguna kendaraan bermotor diimbau hindari dua lokasi ini.
Menurut Polda Metro Jaya, aksi demonstrasi tersebut tercatat akan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kamis, 22 Agustus 2024, PolMin imbau untuk menghindari arus lalu lintas di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan ada kegiatan masyarakat pada pukul 09.00 s/d selesai," demikian dikutip dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya.
Sebagaimana diketahui, demo besar-besaran dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada.
Upaya DPR yang menganulir putusan MK tersebut dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada 2024.
Tak hanya itu, putusan MK yang dianulir tersebut disebut-sebut menjadi upaya 'menyingkirkan' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak ikut di Pilkada Serentak 2024.
Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi.
Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.
"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).
Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara
"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.
Mahasiswa Siap Turun ke Jalan
Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEM SI, Fawwaz Ihza.
1TULAH.COM – Demonstrasi besar-besaran mengguncang ibu kota Hungaria, Budapest, yang merupakan salah satu negara anggota NATO. Ratusan ribu orang dilaporkan berunjuk rasa menentang kebijakan Uni Eropa (UE) yang dianggap meningkatkan ketegangan dengan Rusia.
Para demonstran bergerak dari Chain Bridge yang ikonik menuju Pulau Margaret di Sungai Danube pada akhir pekan. Banyak dari mereka membawa bendera dan meneriakkan slogan seperti “Tidak ada perang” dan “Beri kami kedamaian, Tuhan.” Berdasarkan laporan AFP dan Reuters, Senin (3/6/2024), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban juga turut berorasi, menuduh kepemimpinan Brussel melakukan “hubungan berbahaya dengan Moskow.”
“Belum pernah ada begitu banyak orang yang mengantri untuk perdamaian. Kami adalah korps perdamaian terbesar, pasukan penjaga perdamaian terbesar di Eropa,” kata Orban.
“Eropa harus dicegah agar tidak terburu-buru berperang, menuju kehancurannya sendiri,” tambahnya.
Orban juga menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kehancuran yang dialami negaranya pada Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II), di mana Hungaria kehilangan 1,5 juta nyawa.
“Dalam dua perang dunia, rakyat Hungaria kehilangan 1,5 juta nyawa, dan bersama mereka anak-anak serta cucu-cucu mereka di masa depan,” ujarnya.
“Saya mengatakan ini perlahan-lahan agar Brussel mengerti. Kami tidak akan berperang. Kami tidak akan pergi ke Timur untuk ketiga kalinya, kami tidak akan pergi ke front Rusia lagi,” jelasnya.
“Apakah kita ingin menumpahkan darah Hungaria demi Ukraina? Tidak, kami tidak melakukannya,” katanya lagi.
Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022, Orban berulang kali memperingatkan UE agar tidak terseret ke dalam konflik besar.
Budapest menolak memberikan bantuan militer ke Ukraina dan mengancam akan memveto bantuan keuangan untuk Kyiv. Orban juga mengkritik keras sanksi ekonomi yang dijatuhkan UE terhadap Moskow, dengan alasan bahwa langkah tersebut merusak perdagangan dan pasokan energi blok tersebut.
Penulis : Dedy Hermawan
Liputan6.com, Jakarta: Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan mengadakan unjuk rasa besar-besaran pada 20 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB akan diikuti sekitar 70 ribu orang. "Aksi ini menyerupai seperti May Day kemarin," tutur Andi Gani di Jakarta, Rabu (14/11/2012). Unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa menuntut penghapusan sistem outsourcing dan menolak upah murah. Andi Gani juga mengaku akan menutup Jalan Thamrin, Sudirman, dan Jalan Merdeka. "Dipastikan akan melumpuhkan Jakarta," tambahnya. Buruh akan berpawai dari Hotel Indonesia menuju Istana Negara. Demonstrasi bakal diikuti 33 federasi buruh dari wilayah Jabotabek. Ia pun menjamin dalam aksinya nanti akan berlangsung tertib, tak akan ada tindakan anarkis. Sementara Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mudhofir juga meminta pemerintah secepatnya menetapkan Draft Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans). Permenakertrans ini berisi pembatasan izin Outsourcing hanya pada lima bidang pekerjaan, yakni pemborongan pertambangan, katering, transportasi, keamanan, dan cleaning service. "Dari lima poin, semua harus diterima, jika tidak akan demo," tutur Mudhofir. Ia berharap pada 2013 harus ditetapkan upah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat. Senada dengan Mudhofir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Jika tak dikabulkan, Said mengatakan akan turun ke jalan menutup kawasan Pulogadung, Cakung, dan Sunter. "Itu enggak ada kompromi." Kemudian pada 17 November nanti pihaknya akan unjuk rasa besar-besaran di Kota Batam. Sekitar 50 ribu buruh akan turun ke jalan. Andi Gani mengatakan tidak main-main dalam unjuk rasa itu. "Apindo jangan asal bicara buktikan kepada kami. Selama ini kami tetap di jalur perjuangan untuk buruh."(AIS)
Kelompok buruh dari berbagai sektor industri di Indonesia akan menggelar mogok kerja nasional pada November 2024. Aksi buruh ini dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa rencana mogok nasional ini telah disepakati oleh sejumlah konfederasi serikat buruh, termasuk 60 serikat pekerja di tingkat nasional. Diperkirakan, aksi ini akan melibatkan sekitar 5 juta buruh.
"Mogok nasional akan dilaksanakan pada 11-12 November atau 25-26 November 2024, dengan melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. Selama periode tersebut, pabrik-pabrik akan berhenti berproduksi," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).
Kenaikan upah minimum
Said Iqbal menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar delapan persen hingga 10 persen.
Penetapan kenaikan upah ini tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang upah minimum, karena peraturan tersebut saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
“KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi dasar PP tersebut. Oleh karena itu, KSPI menolak penggunaan PP Nomor 51 sebagai dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2025 dan meminta Menteri Ketenagakerjaan ad interim tidak mengambil keputusan apapun terkait upah sebelum hasil uji materi diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar dia,
Selain tuntutan kenaikan upah, KSPI dan Partai Buruh juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
UU Cipta Kerja ini dinilai sangat merugikan buruh dan petani, dan proses judicial review terkait undang-undang tersebut saat ini sudah memasuki tahap Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi.
Buruh berharap agar undang-undang ini segera dicabut, sesuai dengan uji materi yang sedang berlangsung.
Said Iqbal menekankan bahwa selama dua tahun terakhir, upah buruh tidak naik atau hanya mengalami kenaikan yang berada di bawah tingkat inflasi, sehingga daya beli buruh terus menurun.
Situasi ini diperburuk oleh kabar bahwa pemerintahan yang baru akan menetapkan upah minimum di bawah tingkat inflasi, sebuah langkah yang sangat tidak adil bagi buruh.
Oleh karena itu, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan untuk memastikan hak mereka dipertahankan dan diakui.
“Aksi ini akan berlangsung di berbagai kota besar dan kawasan industri, termasuk Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang Raya, Cilegon, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pontianak, Makassar, Kendari, dan banyak lagi. Di beberapa wilayah, aksi akan dilakukan secara bergelombang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing serikat buruh di daerah tersebut,” sebut dia.
Said Iqbal menegaskan bahwa sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak akan melakukan aksi. Aksi besar-besaran ini akan dimulai pada 24 Oktober dan berlangsung hingga 31 Oktober 2024, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menaikkan upah dan mencabut UU Cipta Kerja.
Liputan6.com, Jakarta Presiden KSPI Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.
“Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujar said Iqbal.
Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.
"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," ujarnya.
Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp. “Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh,” tambah Said Iqbal.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama. "Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif," tegasnya.
Georgia - Warga Georgia memprotes pemerintah karena membatalkan perundingan dengan Uni Eropa. Unjuk rasa berujung ricuh saat kepolisian menembakkan air dan gas air mata.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Demonstrasi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan dua isu utama, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 dan penoalan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Aksi demonstrasi selama tujuh hari berturut-turut ini akan dilakukan secara serempak di beberapa daerah dan bergelombang di daerah lain. Pada 24 Oktober, aksi dimulai di Jakarta, di mana ribuan buruh akan berkumpul di depan Istana Negara," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Setelah itu, aksi akan menyebar ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat hingga Kepulauan Riau, Batam, hingga ke berbagai kota industri dan pertambangan seperti Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, dan Timika pada 25 Oktober, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya hingga 31 Oktober 2024.
